Pulihkan Status Ketua DPD Golkar R4, Selviana: Ini Kado Tahun Baru Semua Pendukung LJ

 Pulihkan Status Ketua DPD Golkar R4, Selviana: Ini Kado Tahun Baru Semua Pendukung LJ
BAGIKAN
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG~ LIHATPAPUA.COM ~Partai Golongan Karya (Golkar) melakukan konsolidasi setelah terima putusan sengketa atau perselisihan internal partai atas pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) III Partai Golkar Papua Barat pada tanggal 15 -16 Agustus 2020 lalu. Konsolidasi berlangsung di Kantor DPD II Partai Golkar, Jln. Arfak No. 1 Kampung Baru, Kota Sorong, Sabtu (9/1/2021).

Perselisihan Musda III Golkar Papua Barat ini, dimohonkan oleh 5 orang pemohon yakni Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM Ketua DPD Kota Sorong pemohon I, Selviana Wanma, SH Ketua DPD Raja Ampat pemohon II, Dady Narwawan Ketua DPD Manokwari pemohon III, Dr.  Moh. Uswanas, M.Si Ketua DPD Fakfak pemohon IV dan Victor Juventus Gozalves May Ketua DPD AMPI sebagai pemohon V.

Perkara nomor: 13/PI-GOLKAR/VIII/2020 ini di putus oleh hakim mahmakah terdiri dari ketua, Adies Kadir dan anggota masing-masing, John Kenedy Azis, Dewi Asmara, Christina Ariyani Supriansa dan Muhammad Sattu Pali. Putusan dibacakan dalam sidang Selasa 29 Desember 2020. Putusan dari mahkamah partai ini, telah memberikan status hukum atas pelaksanaan Musda III Partai Golkar Papua Barat di DPP.

Pada putusan itu, dalam amar ke 2 dinyatakan tengah bertentangan dengan AD / ART Golkar. Amar ke 3 dinyatakan batal dan tidak sah, dan amar ke 4 mahkamah pun perintahkan kepada DPP Partai Golkar melaksanakan kembali atau ulang Musda III Golkar Papua Barat. Sebagai pelaksana Musda pada amar ke 6 mahkamah perintahkan DPP tunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua dan sekretaris DPD Golkar Papua Barat.

Untuk memastikan pelaksanaan ulang Musda III, sesuai ketentuan AD/ART dalam amar ke 7 mahkamah menetapkan pelaksanaan dibawah pengawasan mahkamah sendiri. Perihal yang lain ditetapkan mahkamah dalam putusannya terkait kepesertaan, amar ke 5 peserta Musda III yang sah yakni, DPP Golkar, Plt. DPD Golkar Provinsi, Dewan Pertimbangan DPD Papua Barat dan DPD Golkar kabupaten/kota.

Caption: Acara Partai Golkar di Kantor DPD II Partai Golkar, Jalan.Arfak No.1 Kampung Baru,Kota Sorong,Sabtu (9/1/2021)

Kemudian, pimpinan daerah organisasi sayap Partai Golkar, AMPG berdasarkan SK No: KEP-08/DPD/P.GOLKAR/PB/IV/2018 dengan Ketua Haryono Maulana Kertozen May, Sekretaris Petra Putra Otsinar, Pengurus Daerah KPPG,
Pimpinan Daerah Organisasi Pendiri Partai Golkar, Pimpinan Daerah Kolektif Kogoro 1957 Papua Barat, DPD Soksi Papua Barat, DPD Ormas MKGR Papua Barat, Pimpinan Daerah Organisasi Didirikan Golkar, DPD AMPI Papua Barat, DPD HWK, DPD, DPD Majelis Dakwah Islamiyah serta DPD Al-Hidayah.

Kepada Jurnalist, selaku pemohon II, Selviana Wanma mengaku, sangat bersyukur meskipun penantian cukup panjang kurang lebih 5 bulan menjalani sidang, menyusun permohonan dan menghadirkan saksi serta bukti lain dimuka persidangan. Hasilnya memuaskan, akhirnya mahkamah memberikan status hukum bagi pelaksanaan Musda III Papua Barat yaitu batal dan tidak sah karena bertentangan dengan AD/ART.

“Selanjutnya, memulihkan status saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Raja Ampat berhak sebagai peserta yang sah dalam Musda ulang nantinya. Ini adalah kado tahun baru bagi kami semua pendukung Drs.Ec. Lamberthus Jitmau (LJ). Lima bulan menjalani sidang, dan Tuhan jawab melalui hakim mahkamah”, ujar Srikandi Urbinasopen ini di Kantor Golkar Kota Sorong, Sabtu (9/1/21).

Selviana tambahkan, sengketa yang timbul ini bertolak dari sikap yang kurang patut dicontoh dari senior partai yang mewakili Papua Barat di DPR-RI. Yangmana selaku senior dan simbol Papua Barat yang kini menduduki kursi DPR-RI diperiode ke 3 semestinya berdiri ditengah dan melihat secara faktual mana kader yang benar -benar mendapat dukungan. Bukan memimpin Musda bertentangan AD/ART demi menjegal LJ. Rangkain tindakan inipun, akhirnya runtuh dengan putusan mahkamah yang final and binding.

“Saya mau tegaskan disini bahwa, sengketa ini diakibatkan senior kita, wakil yang kita berikan suara duduk dikursi DPR-RI. Sebagai senior mestinya beliau berdiri ditengah, melihat baik mana kader yang benar-benar didukung oleh pemilik suara, bukan memimpin Musda yang bertentangan dengan AD/ART hanya supaya LJ gagal jadi ketua. Akhirnya semua dipatahkan oleh putusan mahkamah”, tegasnya.

Pemohon III, Dady Narwawan di kesempatan yang sama menyatakan putusan ini berakibat hukum yakni, pemulihan hak dan kewenangan dirinya sebagai ketua Golkar Manokwari juga sebagai peserta yang sah dalam Musda ulang nanti. Terhadap putusan mahkamah tidak ada upaya hukum lagi, serta putusan ini mengikat para pihak yakni pemohon dan termohon yang terdiri dari DPP Golkar dan subjek hukum yang disebutkan namanya sebagai termohon yaitu Mozes Rudy Timisela, Robert Joppy Kardinal selaku Pimpinan Sidang Musda III, termohon III juga SC dan OC dalam Musda III 15 Agustus 2020.

“Putusan ini memulihkan hak saya selaku ketua Golkar Manokwari yang sebelumnya di Plt oleh Rudy Timisela satu hari sebelum Musda. Atas putusan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yaitu UU partai politik 2/2011 tidak ada upaya hukum lagi jadi bersifat final dan mengikat. Untuk itu, saya tegas katakana tidak ada lagi Plt. Golkar Manokwari”, pungkasnya.

Sementara itu, Pemohon I Lamberthus Jitmau yang juga bakal calon menjelaskan putusan ini mengakhiri perselisihan. Dia mengajak kader-kader yang sebelumnya berseberangan untuk bersatu dibawah rumah besar Partai Golkar.

“Ibu Selvi sudah datang menyerahkan salinan putusan mahkamah partai. Mahkamah sudah memutus dan memberi keadilan kepada kami lima pemohon. Mahkamah telah membuktikan mana yang benar dan mana yang keliru. Untuk itu, teman-teman disebelah tidak perlu malu lagi mari bergabung di rumah besar ini untuk membesarkan partai dan memajukan Papua Barat”, ajaknya Lamberthus.

Dikesempatan ini, LJ juga sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya ke Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ir. Airlangga Hartarto, M.BA. Meskipun sebagai termohon namun tidak mengintervensi persidangan sehingga para hakim mahkamah benar-benar menunjukkan imparsialitas dan menegakkan hukum partai serta memberikan keadilan sejati bagi para pemohon. Sikap bijaksana ini menurut LJ adalah bukti bahwa ketua umum layak menjadi Presiden RI selanjutnya.

“Selama persidangan hakim benar-benar mandiri, yang diputus berdasarkan fakta yang terungkap meskipun DPP sebagai termohon. Jadi saya sangat apresiasi dan berterimakasih kepada ketua umum, sikap bijaksana ini yang menunjukkan bukti bahwa beliau sangat layak menjadi Presiden RI 2024”, tambahnya.

Salinan putusan mahkamah Partai Golkar ini dibawa dari Jakarta oleh Ketua DPD II Golkar Raja Ampat. Lalu diserahkan ke para pemohon sekaligus doa bersama sebagai wujud syukur atas suksesnya perjuangan mencari keadilan di mahkamah partai. Pada acara ini, Selviana tegaskan agar dukung LJ Ketua Golkar Papua Barat periode 2020-2025 dan dukung Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden 2024.

Penulis: Valdo. S


BAGIKAN
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BERITA TERKAIT

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *