Penyerahan Dana Kampung; Bupati Teluk Bintuni Meminta Masyarakat Kembali Kekampung
LihatPapua.com //BINTUNI ~ Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengingatkan para Kepala Kampung untuk menggunakan dana Kampung Sebaik mungkin, Guna menekan Pembangunan Perekonomian di tingkat Kampung.
” Pada hari ini saya menyampaikan beberapa prioritas pembangunan dan penggunaan dana kampung tahun 2022 yang saat ini akan saya serahkan secara langsung, biasanya tidak, ” Sebut Bupati Teluk Bintuni dalam kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Teluk Bintuni, Kamis (11/02/2022) di Kantor DPMK Teluk Bintuni.
Bupati menyampaikan kepada para Kepala Kampung dan yang mewakili, sudah saatnya pemerintah Kampung bangkit dan berlomba-lomba untuk membangun dan memajukan Kampung agar menjadi baik, maju dan mandiri. ” Bapak Kepala Kampung harus ingat, itu yang diharapkan Bapak Presiden, ” Ujar Bupati.
Kita ini punya tanggung jawab dari Bapak Presiden, kita ini dipilih langsung oleh rakyat. Ada empat pejabat yang dipilih oleh rakyat, ” Kepala Kampung, Bupati / Walikota, Gubernur dan Presiden, terang Bupati.
Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK/2022/Tentang dana desa sebagai berikut, yang pertama pembayaran bantuan langsung tunai dana desa minimal 40 persen pagu dana desa, ini aturan Bapak ibu ingat baik- baik, yang namanya BLT paling besar itu 40 persen, misalnya 1 milliar berarti 400 juta tidak bisa lebih dari itu, berikut yang kedua digunakan untuk penanganan covid- 19 sebesar 8 persen dari pagu dana desa, ” Covid ini tidak bisa lepas dari perhatian kita karena ini sudah stresing Presiden kepada kita, kepada Bapak Gubernur .
Covid 19 itu adalah musuh kita, karena dia membunuh, Jadi gunakan dana itu untuk beli masker, sosialisasi kepada masyarakat, ” ajak Bupati.
Yang ketiga untuk ketahanan pangan, baik pertanian atau perikanan itu 20 persen, misalnya untuk kolam ikan, kandang ayam, kebun bersama atau untuk tanam sayur di pekarangan, “daripada rumput tumbuh lebih baik kita tanam sayur kan, Itu penting sekali, 20 persen untuk itu, ” Ucap Bupati.
Lalu sisa dana dana desa sebesar 32 persen digunakan sesuai dengan hasil musrenbang Kampung dan disesuaikan dengan kemampuan dana desa yang ada.
” Mungkin hari ini kita mau bikin apa sesuai kesepakatan baperkam, kita mau apakan dari 32 persen itu, ” kata Bupati mengingatkan di tempatnya berkantor hari ini, Kantor DPMK.
Bupati berharap dengan program-program yang sudah kita rancang ini, padat karya ada di Kampung, padat karya tahun lalu tidak ada kita tumpuk ditahun ini baru kita jalan semua, karena kondisi keuangan, terang Bupati.
Jadi kerja harus ada hasil, kalau tidak semua kita diperiksa, makanya saya tunda dengan memanggil para Kepala distrik, karena transfer datang itu di bulan ke empat di bulan Desember.
Disampaikan oleh negara tidak bisa main-main, kami kabupaten juga lambat, biasanya itu perhitungan covid itu, kalau itu belum ada DPA tidak diserahkan.
” Jadi tahun ini dana padat karya turun dua kali, turun di APBD induk dan nanti turun APBD perubahan, ” sebut Bupati.
Bupati juga meminta agar masyarakat kembali ke Kampung, karena diseluruh Indonesia Kampung wajib menganggarkan dana BLT, 300 ribu per keluarga penerima manfaat. , ” Bapa dong bikin data baik, KTP kalau ada kepada siapa diberikan ? Warga kampung itu Semua di data. Pemerintah juga membuat sektor-sektor , ada lima daerah (distrik) pementasan kemiskinan, Bapak Presiden, Gubernur dan kabupaten kita sudah kumpul dan kita serahkan, ” Tahun lalu kita sudah jalan , ” Tinggal provinsi belum kasih uang, jadi kita Terima berkat yang ada dulu.
Bapak Kepala Kampung punya tugas, untuk mengatur BLT itu agar dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi keperluan sehari-harinya dan Kepala Kampung juga harus dapat mempertanggung jawabkan dana itu.
” Harus buat laporan pertanggungjawaban karena kita akan diperiksa, kepala Kampung diperiksa, camat diperiksa, dinas diperiksa, saya juga di periksa , kita salah berarti semua masuk sel, ” Tandas Bupati.
Hadir pada kegiatan itu kepala dinas DPMK Haris Tahir, Sekertaris DPMK Imam Yuliasworo, Bidang Pemberdayaan kelembagaan Melianus Yettu, Sub Umum dan kepegawain Alfrida Herny serta seluruh staf pegawai DPMK.
Sumber; //Red
