Bupati Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2021 Kepada DPRD
ihatPapua.com ||BINTUNI~ Bertempat di aula sidang kantor sekretariat sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),Rapat Paripurna masa sidang III Tahun 2022, terhadap Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Teluk Bintuni, Tahun Anggaran 2021 digelar. Kamis (29/9/2022) malam
Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Simon Dowansiba, dan Wakil Ketua II Yohanes Pongtuluran, dan dihadiri sejumlah anggota dewan, Forkopimda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pidato nota pengantar LKPJ, Bupati Petrus Kasihiw menyampaikan, LKPJ Tahun 2021 merupakan laporan tahun pertama masa jabatan di periode ke 2, Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2021- 2024, yang ternyata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
“LKPJ ini merupakan laporan dalam pemerintahan pembangunan daerah pemberdayaan masyarakat, termasuk didalamnya pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas perbantuan, serta kerjasama yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Tahun 2021,” tuturnya.
Sambungnya, LKPJ merupakan perwujudan dari tanggungan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, capaian kinerja, dan disusun sesuai amanat peraturan daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) dan Kebijakan Umum APBD , serta prioritas plafon anggaran Tahun 2021, yang diimplementasikan pada Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang anggaran dan pendapatan belanja daerah.
Dikatakan Bupati, Pada Tahun 2021 tema pembangunan di Bintuni, yakni tahapan memantapkan pembangunan pada Sumber Daya Manusia, infrastruktur daerah, dan perekonomian wilayah, untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah.
Program kegiatan lebih diarahkan pada peningkatan produktifitas dan daya saing sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, pengentasan wilayah, menanggulangi kemiskinan, ketimpangan wilayah, lapangan pekerjaan, dan pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan.
Dokumen LKPJ ini diserahkan sebagai bahan pembahasan dan evaluasi di internal DPRD, untuk selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Sumber; ||M.S
